Pemberhentian Penjaga Malam PP dan KB Tuba Barat Tak sesuai Aturan

Wardi Saputra-Tuba Barat

Lampung-Pemecatan Kepada Penjaga malam di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Tulangbawang Barat yang dilakukan Kepala Dinas dianggap tidak Prosedural oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten setempat. Kamis, 21 Maret 2019.

Disampaikan Sahlan, selaku Kepala Bidang Pengadaan Pengangkatan dan Diklat BKD Kabupaten Tulangbawang Barat mewakili Kepala BKD menerangkan, Pemberhentian Tenaga Kontrak ataupun Tenaga Honorer secara Prosedural diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Kalau memang yang bersangkutan tidak aktif bekerja bisa saja diberhentikan oleh Kepala Dinasnya, itupun tidak bisa langsung diberhentikan begitu saja, melainkan dengan cara pengajuan surat terlebih dahulu ke Bupati baru nanti kami dari BKD memproses pemberhentiannya kalau sudah ada persetujuan Bupati, kalau mau mengikuti secara Prosedural sesuai yang diatur dalam Perbup, kalau tanpa kejelasan seperti ini Tiba-tiba diberhentikan ya kasian juga kepada yang bersangkutan, mengingat dirinya sudah mengabdikan diri selama 10 Tahun, “Jelas Sahlan diruang Kerjanya pada Kamis 21 Maret 2019 sekira Pukul 13-30 WIB.

Terkait Posisi Penjaga malam di Dinas PP dan KB tersebut yang sudah diganti, Sahlan menjelaskan Bahwa BKD belum menerima pemberitahuan dari Dinas terkait.

“Sejauh ini berkasnya belum ada di BKD dan di dalam aturan, perpanjangan ataupun pergantian SK tidak bisa dilakukan kalau tidak di Awal Tahun, artinya kalaupun benar Penjaga malam di Dinas PP dan KB itu sudah diganti, maka saya pastikan dia tidak memegang SK karena Kami tidak mungkin memberikan SK kepada penjaga malam itu, kalaupun akan diberi SK itu akan dilakukan pada awal Tahun nanti dengan catatan harus ada surat pengunduran diri dari penjaga malam yang lama kalau tidak ada surat itu kami tidak akan mengeluarkan SK nya,”Jelas Sahlan.

“Tapi itu tergantung Kepala Dinasnya sih, bisa saja penjaga malam itu bekerja namun tidak memiliki SK melainkan hanya Kebijakan pribadi dari Kepala Dinasnya,”Imbuh Sahlan.

Lebih lanjut Sahlan menuturkan, Sesuai dalam aturan pemberhentian bisa dilakukan jika telah memenuhi syarat dengan alasan yang pasti, itu pun harus melalui tahapan seperti diberikan teguran secara lisan bila yang bersangkutan masih saja tidak aktif maka dilakukan teguran tertulis.

“Tapi kalau pemberhentian tanpa alasan ya dianggap tidak sesuai prosedur, bila kita menilainya secara kemanusiaan tentu kita tidak tega melakukannya, apalagi diakan sudah bekerja dakam waktu yang cukup lama, semestinya tidak harus mengambil keputusan seperti itu,”Tutup Sahlan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *